MAJALENGKA – Pemerintah Kabupaten Majalengka memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 mencapai Rp3,215 triliun, meningkat lebih dari Rp300 miliar dibandingkan APBD 2026 yang sebesar Rp2,98 triliun.
Proyeksi tersebut tertuang dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2027 yang telah disampaikan kepada DPRD Kabupaten Majalengka untuk dibahas bersama.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majalengka, Yayan Sumantri, mengatakan peningkatan APBD menjadi sinyal optimisme fiskal daerah dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Yayan, kenaikan anggaran didorong oleh sejumlah komponen strategis, di antaranya peningkatan dana transfer dari pemerintah pusat serta pemanfaatan dana cadangan investasi sebesar Rp176 miliar yang sebelumnya direncanakan untuk penyertaan modal pada Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).
“Selain itu, kami juga memproyeksikan adanya penguatan anggaran dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK). Harapannya DAK meningkat karena sektor yang didanai, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sangat krusial bagi pembangunan daerah,” ujar Yayan.
Sebagai perbandingan, APBD Majalengka Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp2,98 triliun, dengan pendapatan daerah sebesar Rp2,97 triliun dan belanja daerah Rp2,98 triliun. Defisit sekitar Rp15 miliar pada tahun tersebut ditutup melalui surplus pembiayaan neto.
Untuk tahun 2027, pemerintah daerah memproyeksikan pendapatan sebesar Rp3,215 triliun, sementara belanja daerah dirancang mencapai Rp3,205 triliun. Alokasi anggaran tersebut akan diprioritaskan untuk memenuhi belanja wajib, meningkatkan kualitas layanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Bupati Majalengka, H. Eman Suherman, menegaskan pentingnya percepatan pembahasan KUA-PPAS agar proses penyusunan APBD dapat selesai sesuai jadwal.
“Kami berharap pembahasan dapat disepakati paling lambat pada minggu kedua Agustus sehingga pada Januari anggaran sudah bisa langsung dieksekusi,” kata Eman.
Dalam rancangan APBD 2027, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp733,048 miliar, sedangkan dana transfer diproyeksikan sebesar Rp2,326 triliun. Struktur tersebut menunjukkan bahwa pendanaan daerah masih didominasi transfer dari pemerintah pusat, namun tetap diimbangi dengan upaya peningkatan PAD.
Eman menambahkan, arah kebijakan fiskal Kabupaten Majalengka pada 2027 tetap berorientasi pada keseimbangan anggaran, efektivitas belanja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Salah satu sektor yang menjadi prioritas utama adalah pendidikan, dengan alokasi anggaran mencapai 32,24 persen dari total belanja daerah, melampaui ketentuan minimal nasional sebesar 20 persen.
“APBD ini sejatinya untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, keseimbangan fiskal harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan,” tegas Eman.
Pemerintah Kabupaten Majalengka berharap peningkatan kapasitas fiskal pada 2027 dapat mempercepat pembangunan daerah, memperkuat pelayanan dasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
